Subtema ini berfokus pada bagaimana yurisprudensi politik Islam merespon isu-isu perang dan perdamaian pasca-kolonialisme. Problem perang dan perdamaian era poskolonialisme masih menjadi isu penting kemanusiaan. Interpretasi fiqh siyasah tentang perang dan perdamaian memang berbeda-beda di antara para sarjana. Perbedaan itu dipengaruhi oleh latar belakang, konteks historis, sosial-politik dan kebudayaan para akademisi di berbagai negara. Karenanya, penting untuk mendiskusikan di ranah akademik bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah merespons problem kedaulatan dan independensi negara bangsa (sovereignty and independence), pertahanan diri kolektif sebuah negara (collective self defense), resistensi terhadap kolonialisme baru (resistance to new colonialism), resolusi konflik dan membangun perdamaian (conflict resolution and peacebuilding), hubungan internasional antar negara (international relation) yang menekankan prinsip keadilan, saling memahami dan menjaga perdamaian antar negara, partisipasi negara-negara Muslim dalam organisasi dan perjanjian internasional (international organization), serta isu bagaimana sebuah bangsa seharusnya dikelola (state governance).